Sultan Djogja Ogah Mimpin Rakyat Lagi

April 11, 2007 at 2:13 am (Opini)

Cukup mengagetkan….
Dan penolakan Sultan Jogja utk kembali menjabat sbg gubernur mendatang menimbulkan berbagai tanya dan mendapat banyak tanggapan. Ada yg memuji sebagai langkah negarawan, ada yg berusaha agar Sultan menarik keputusannya dan ada yg hanya gelo. Namun demikian Sultan sendiri justru tidak mengemukakan alasan secara jelas, dan hanya menyatakan bahwa apa yg dilakukan adalah ‘hak’.

Kalau aku perhatikan Sultan yg satu ini tampaknya sering terlibat perbedaan pendapat, baik dgn politisi, keluarganya atau bahkan rakyat Jogja sendiri. Tercatat pembangunan jaringan telekomunikasi yg memble membuat Sultan berencana membangun jaringan sendiri. Bahkan pernah lontaran idenya agar memanfaatkan bagian kraton sebagai nilai tambah pemasukan menimbulkan pertentangan dgn pihak keluarga. Ini bukan ciri-ciri seorang sultan, ini karakter seorang berdemokrasi.

Sesungguhnya pengaruh Sultan bagi rakyat Djogja masih sangat kuat, terutama dari kalangan sepuh dan dari pedesaan. Inilah sebabnya keputusan Sri Sultan ini membingungkan masyarakat Jogja.

Tak hanya itu. Dulu banget, ketika muncul krisis kenegaraan seperti jaman reformasi, Sultan satu ini dipercaya berbagai kalangan utk menengahi perselisihan antar komponen bangsa. Suatu kepercayaan yg dipupuk dgn cara unik, mengingat Sultan bukan politisi dominan.

Spekulasi atas penolakan ini akan terus mengiringi langkah Sultan sampai tahun 2008 kelak. Dan ini akan menjadi sejarah baru dalam kehidupan bernegara Kraton Jogja, seperti halnya ketika HB IX memutuskan bergabung dgn Republik Indonesia.

Menurut Anda, apa yg diinginkan dan mendasari dari keputusan Sultan Djoja?

Terakhir, kalau menurutku sih sebaiknya Propinsi DIY dibubarkan saja. Lha wis gimana lagi, ‘istimewa’nya itu di mana?

2 Komentar

  1. Bejo said,

    Ha 3x…
    Mengagetkan, memang… Aku pikir sama mengagetkannya pada saat Beliau menerima/ mau menjadi Gubernur Jodja.

    Menurut pendapatku, banyak kalangan (bukan hanya dari kota Jogja) yg melihat Sultan sebagai “Orang Tua” atau untuk yg mengerti (sedikit saja) ttg pewayangan melihatnya sebagai figur “Semar”. Dimana Semar adalah seorang yg dituakan, yang dianggap bijaksana. Demikian pula dg Sultan, plg tidak itu yg diingini oleh banyak khalayak baik dari dalam maupun luar Jogja. Itu, kenapa tidak sedikit yang membandingkannya dg Almarhum HB IX.

    Dari pandangan² spt inilah yg seringkali membuat kita menjadi kaget, terkejut, senang, sedih bahkan kecewa. Yang sering pula membuat kita bertanya² & bahkan cepat berspekulasi. Ada apa gerangan?!

    Lantas, apa yg membuat sultan mengambil keputusan spt itu? Apakah itu keputusan yg tepat, ataukah itu langkah yg terburu². Hak, itu jawaban Sultan.

    Aku sih gak bilang itu hak. Mungkin itu krn factor kekecewaan beliau atas penguasa negri ini. Mungkin beliau lebih ingin memperhatikan negri ini dg lbh seksama. Atau mungkin beliau merasa lbh mampu bila menjadi pemimpin atas negri ini. Atau bahkan juga beliau merasa reformasi yg dijalani hingga saat ini kurang berjalan dg baik jadi beliau mau mencoba untuk meluruskan arti & makna reformasi yg sesungguhnya.

    Tapi menurutku, keputusan itu memang seharusnya dr dulu diambil, atau tepatnya dari dahulu Sultan tidak menjadi Gubernur, krn Beliau adalah Raja Jogja. Dimana Beliau adalah orang tua/orang yg dituakan, orang yg sangat disegani dan bukan ditakuti apalagi untuk dicela & dibenci.

    Ibarat Semar, beliau adalah seorang Kakek dimana kita adalah cucunya. Dimana seringkali cucu lebih melihat/memandang “kakeknya” jauh lebih hebat bahkan dr Ayahnya sendiri. Karena segalak²nya sang ayah, seringkali sang ayah “takut” sama sang kakek. (Ha3x…)

    Sultan Jogja adalah Raja/Kakek maka lebih baik beliau tetap & hanya menjadi Raja/Kakek drpd menjadi Ayah atau Gubernur atau lainnya. Biarlah beliau tetap menjadi ayah dan orang tua dari para pemimpin di negri ini.

    Biarlah Jogja menjadi istimewa dengan Sultannya dan kerajaannya serta semua yg ada didalamnya. (Tidak lupa dengan “Berhati Nyaman” nya).
    🙂

  2. iwang said,

    Sungguh menarik sisi pandang yang dikembangkan Mas Bejo.

    Menjadi Gubernur bagi Sultan pada saat itu mungkin juga sebagai ‘pengorbanan’ dalam pengaturan negeri ini, meski kita tahu bahwa wilayah propinsi DIY adalah milik kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat. (Bener tulisnya gak ya..?)
    Toh pemerintah waktu itu tidak mentolerir adanya wilayah selain dipimpin Gubernur.

    Memang ada untung dan ruginya kalau dulu menolak menjadi Gubernur DIY. Tapi yang paling menggelisahkan tentunya konfilk politis bila saat itu DIY dipimpin oleh Gubernur bukan sultan, sementara rakyat Mataram lebih setia kepada Sultan.

    Paragraf terakhir dari Mas Bejo sangat menarik utk dikupas lagi berkaitan dgn apa yg telah aku sampaikan diatas.
    Dalam pandangan ringkasku, keistimewaan takkan tercapai hanya ‘ada’ kraton di Jogja. Lebih dari itu. Karena cultur yang terbentuk merupakan perkembangan dari kraton. Aku punya usulan yang juga mengakomodasi paragraf dari Mas Bejo tersebut, yakni agar Djogja berubah bentuk menjadi ‘Kesultanan Jogjakarta Hadiningrat’.
    Bagaimana ?

    Bagaimana dgn salah satu spekulasi yg berkembang saat ini bahwa Sultan Jogja kemungkinan berniat menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang?
    Tentu saja gelar sultan tak perlu copot, ini beda dgn bila menjabat sebagai Gubernur. Maka jika Gubernur DIY harus Sultan (via UU) dengan sendirinya membatasi Sultan untuk berkiprah lebih tinggi di Republik ini.

    Wah, asyik juga dengernya kalau Republik Indonesia memiliki satu wilayah Kesultanan… hehe..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: